Kamis, 20 September 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2018-01-26 16:46:44
Rapat Bulanan Awal Tahun 2018 (Persiapan Akreditasi dan Rencana Kerja)

Ketua dan Wakil Ketua PTTUN Jakarta 

 


Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta DR. Kadar Slamet, SH, Mhum selaku Moderator Rapat bulanan menegaskan agenda rapat kali ini diantaranya adalah evaluasi, capaian dan monitoring. Dan kalau masib tersisa waktu mungkin akan membahas masalah yang dihadapi oleh masing-masing bagian.

 

Sementara Bapak Ketua PTTUN. Jakarta Dr. Istiwibowo, SH, MH melanjutkan agenda rapat terlebih mengenai kinerja saat ini kita sudah memiliki Perma 7,8,9.

 

Ada juga peraturan dari BKN dimana menitik beratkan pada cuti yang dapat diambil walau hanya 1 (satu) hari saja. Sebelumnya cuti minimal 3 (tiga) hari kalau dibawah itu hanya diberikan cuti dengan pemotongan kompensasi sementara cuti tidak ada pemotongan. Detil teknisnya akan dijelaskan nanti oleh bagian Kepegawaian.

 

Hal penting berikutnya, jika ingin berpergian keluar Negeri baik Hakim dan Panitera tidak hanya ijin dari pimpinan tapi juga harus mendapat ijin dari Dirjen. 

 

Mengenai rencana persiapan Akreditasi, akan dijelaskan detilnya oleh bagian Sekretariatan. 


Ketua PTTUN memberikan penegasan dan penjelasan


Singkatnya Akreditasi dilaksanakan mulai tanggal 29 Januari 2018. Meskipun belum ada Toolkit tetapi kita akan mendahului sekaligus membantu Dirjen Miltun untuk membuat Toolkit bersangkutan. 

 

Dan Akreditasi ini akan dilakukan olehLlembaga Independent. Sehingga memiliki Road Map yang direncanakan.

 

Untuk Tim Akreditasi melibatkan semua bagian  dan diharapakan untuk semua tim berupaya lebih baik lagi (Never Ending Inprovement).

 

Perubahan itu abadi, Succes is not a destination but a journey, pesan Pak Ketua.. 

 

Terutama untuk pengadilan yang core bisnisnya adalah putusan, ruang penyimpanan arsip sangatlah penting. 

 

Atau ada juga Tata Naskah Dinas Elektrik (TNDE) surat eletronik yang beberapa kali mengalami kendala dalam pemisahan surat sehingga berujung ke bagian terkait. 

 

Pak Wakil menambahkan, untuk pengambilan ijin berdasarkan SK KMA No 163, ke depan semuanya akan meminta ijin melalui Dirjen. 

 

Akreditasi dimulai Senin besok,  hal penting lainnya adalah Penataan Ruang Publik dan Penataan Ruang Kerja patut juga diperhatikan.

 

Dengan demikian perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2018 baik untuk bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

 

Selaku Koordinator, Pak Wakil menegaskan mulai awal tahun ini akan dipublikasikan siapa saja yang sering terlambat hadir atau pulang cepat. 


Panitera PTTUN Jakarta sedang memberikan Pemaparan 


 

Pak Panitera, Bpk Wahidin, SH, MM menambahkan, karena beliau masih baru disini, Waskat belum berjalan secara maksimal. 

 

SK KMA 071, disebutkan ada pengawas absensi dan petugas absensi. Atasan langsung dimana posisinya?  Ini yang akan dijalankan kembali dan kembali Pak Panitera memaparkan Kinerja Penanganan Perkara untuk Tahun 2017, 

 

Untuk mencapai Excellent Court diperlukan setidaknya 4 syarat :

1.  Prodktivitas memutus peradilan diatas 70 persen. Kita sudah mencapai 84 persen.

2.  Penyelesaian minutasi diatas 100 persen dan ini masih kurang.

3. Jangka waktu penyelesaian 100 persen paling lama 3 bulan, kita masih mencapai 94 persen.

4.  Persentase sisa produk perkara menurun.

 

Mengenai disiplin pegawai kedepan  akan dikembalikan ke atasan masing-masing. Ita merujuk kepada  Perma No 8 yang sudah ada

 

Berikutnya dari bagian Sekretariatan, Pa Sekretaris Bapak Akhmad Sefudin, SH, MH memberikan paparannya. Diawal beliau menegaskan mengenai peraturan cuti yang baru.


Sekretaris PTTUN Jakarta

 
 

Cuti yang ditangguhkan paling banyak 6 (enam) hari kerja. Berbeda dari tahun sebelumnya. Hak cuti yang digunakan 2 tahun berturut- turut maksimal dapat digunakan maksimal 24 hari termasuk cuti tahun berjalan. 

 

Mengenai cuti besar, yang berhak adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah 5 (lima) tahun berturut-turut bekerja dan berhak mendapatakan cuti selama 3 (tiga) bulan. Dan setiap yang sudah mengambil cuti besar tidak berhak lagi untuk cuti tahunan.

 

Untuk yang mendapat cuti besar tidak berhak atas kompensasi remunerasi. 

 

Sementara cuti melahirkan untuk anak pertama hingga ke tiga  berhak mendapatkan cuti, untuk anak ke 4 diberikan cuti besar. Lama cuti besar sama seperti cuti melahirkan yaitu 3 bulan. 

 

Atau ada juga Cuti karena Alasan penting, yang dapat digunakan apabila, ibu, bapak, orang tua mertua dan adik sakit atau meninggal dunia atau melangsungkan perkawinan, atau sakit keras yang dibuktikan dengan surat rawar inap.

 

Untuk Pegawai Negeri Sipi Pria dapat diberikan Cuti jika istri melahirkan karena Operasi Caesar disertai surat pendukung yang diperlukan.

 

Cuti bersama dapat ditetapkan Presiden dan tidak mengurangi hak cuti tahunan. 

 

Selesai dengan penjelasan mengenai Cuti, maka selesai juga agenda rapat bulanan kali ini, dan implementasi serta evaluasinya akan dibahas di rapat berikutnya.

 

Maju Terus Peradilan Indonesia

 

 

 

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta