Selasa, 17 Juli 2018  
2016-06-16 12:38:20 Diingatkan kepada Masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan Hakim atau Pejabat Peradilan untuk memenangkan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
    



2018-03-30 17:16:10
Rakerda & Sosialisasi Perma No.11 Tahun 2016, Perma No.4 Tahun 2017, Perma No.5 Tahun 2017, & Perma No.8 Tahun 2017 Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tun Jakarta

Diharapkan para hakim menguasai ketatanegaraan, persyaratan, dan prosedur dalam pemilihan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon, baik Kepala Daerah, Presiden, maupun Partai Politik

Pengadilan Tinggi Tata Usaha terus bergerak maju untuk memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan, salah satunya dengan diadakan Rapat Kerja dan Sosialisasi. Terlebih saat ini Peradilan Tata Usaha Negara dipercaya untuk menangani sengketa dalam pemilihan. Bukan tidak mungkin jika tidak diperlengkapi dengan ilmu yang mupuni akan menemui kendala dikemudian hari. Untuk mencegah hal tersebut terjadi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengundang Mahkamah Agung dan beberapa pihak terkait.

Bandung dipilih sebagai tempat untuk memperdalam Perma yang akan disosialisasikan, selain tidak jauh dari Ibukota, suasana kota Bandung yang sejuk karena dikelilingi pegunungan dan bukit cocok untuk mengisi dan memperkaya khazanah ilmu hukum. Tidak tanggung-tanggung sebagai Narasumber Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung RI, Y.M. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. dan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. dengan moderator Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Bpk. Istiwibowo, S.H.,M.H. Acara sosialisasi Perma diisi dengan presentasi dan diskusi interaktif. Dalam acara tersebut juga dibentuk Tim Perumus yang terdiri dari Bpk. H. Ujang Abdulah, S.H.M.Si., Bpk. H. Husban, S.H.,M.H. dan Bpk. Ayi Solehudin, S.H.,M.H.



Setidaknya ada empat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang dibahas, yaitu Perma Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Perma Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung, Perma Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Perma Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan ATas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan.



Ketua Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa maksud  kegiatan ini adalah untuk mencapai pemahaman yang sama dalam menangani sengketa-sengketa sebagaimana diatur dalam Perma-Perma tersebut. Ada dua rezim yang sekarang berlaku dimana untuk sengketa Pilkada ditangani oleh Pengadilan Tinggi TUN, sedangkan untuk sengketa pemilu ditangani oleh PTUN. Sengketa pemilu yang meliputi verifikasi calon presiden dan wakil presiden, verifikasi partai politik, dan juga pencoretan calon anggota legislatif ditangani oleh Pengadilan tingkat pertama dan putusannya bersifat final and binding (final dan mengikat)  sedangkan untuk sengketa Pilkada yang ditangani Pengadilan Tinggi TUN dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Pelanggaran administratif yang sifatnya terstruktur dan masif adalah kewenangan dari Mahkamah Agung RI.

Di wilayah hukum Pengadilan Tinggi TUN Jakarta sendiri pada saat ini terdapat 45 pilkada yang terdiri dari tiga pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 31 pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 11 pemilihan walikota dan wakil walikota. Di Pengadilan Tinggi TUN Jakarta saat ini juga sudah menerima tujuh gugatan.

Salah satu Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Bpk. Y.M. H. Dr. Yodi Martonowahyunadi, S.H.,M.H. yang mewakili Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung RI, menyatakan bahwa acara sosialisasi ini adalah dalam rangka menyambut kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dari pengadilan tingkat pertama sampai Mahkamah Agung dalam sengketa pemilihan karena masing-masing mempunyai kewenangan tersendiri. Dan merupakan kepercayaan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Negara kepada PTUN oleh karena meskipun sebagai pengadilan tingkat pertama akan tetapi diberikan kewenangan untuk menentukan para calon pemimpin bangsa. Diharapkan para hakim menguasai ketatanegaraan, persyaratan, dan prosedur dalam pemilihan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon, baik kepala daerah, presiden, maupun partai politik.

 

Ada tiga karakteristik dari sengketa pemilihan, yaitu:

1.    Adanya kemungkinan pengerahan massa

Dengan adanya kemungkinan pengerahan massa maka hal yang harus diperhatikan tidak hanya masalah teknis peradilan akan tetapi perlu juga diperhatikan masalah di luar teknis peradilan yaitu dalam hal keamanan. Berkaitan dengan hal tersebut harus diperhatikan segi keamanan dengan menjalin koordinasi dengan pihak keamanan setempat apabila terindikasi akan adanya pengerahan massa.

2.    Pemeriksaan dengan acara cepat

Dalam hal penunjukan majelis hakim sudah ada hakim-hakim khusus yang telah ditentukan untuk menangani pemilu. Selain para hakim, perlu juga diperhatikan dalam hal penunjukan panitera/panitera pengganti yaitu ditunjuk mereka yang cekatan dan tentunya berintegritas tinggi. Hal lain yang perlu diantisipasi dan diperhitungkan adalah apabila ada persidangan yang dilangsungkan sampai malam. sengketa pemilihan ini merupakan perkara yang diprioritaskan sehingga jika perlu majelis hakim yang sedang menangani perkara pemilihan untuk sementara tidak ditunjuk untuk menyelesaikan perkara lainnya. 

3.    Keinginan untuk mengajukan upaya hukum, padahal upaya hukum sudah tidak ada

Perlu diantisipasi dan diberikan solusinya apabila ada pihak yang memaksakan kehendak untuk mengajukan upaya hukum, meskipun secara norma hal tersebut tidak bisa dilakukan.

 

Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan dalam hal pemilihan yaitu dalam hal yang sifatnya terstruktur dan masif dan yang paling penting adalah adanya unsur pembatalan. Hal ini harus juga dipahami agar tidak terjadi kesalahan dalam memeriksa dan mengadili oleh Pengadilan Tingkat pertama mapun banding sehingga waktunya terbuang begitu saja oleh karena dalam sengketa pemilihan ini waktunya terbatas. Menyangkut sengketa pilkada, obyek sengketa sudah dibatasi sehingga gugatan di luar obyek sengketa tidak diperiksa. Sebagai perbandingan perlu juga mempelajari peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh KPU dan Bawaslu.

Berkaitan dengan diundangkannya UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah menyangkut masalah keputusan fiktif positif. Diharapkan kegiatan ini menghasilkan guidance yang berguna bagi pelaksanaan Perma Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan ATas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan.

 

Maju Terus Peradilan Tata Usah Negara

 

::back::

 


Copyright 2012 All Rights Reserved Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta