Berita Peradilan > Tentang Disiplin Dan Kinerja Pegawai Serta Sosialisasi PERMA (Rapat Bulanan)

 Tepat Pukul 09.00 WIB,  Wakil Ketua PT.TUN Jakarta Bapak DR. Kadar Slamet, SH, MHum membuka rapat yang diadakan diruang sidang. Adapun agenda rapat kali ini adalah rutin seperti biasa, selain seperti displin dan kinerja pegawai hingga sosialisasi beberapa peraturan MARI dan juga beberapa permasalahan di bagian-bagian terkait. 

 

Kedisplinan Pegawai

Selanjutnya Ketua PT.TUN Jakarta Bapak DR. Istiwibowo, SH, MH memimpin jalannya rapat bulanan, beliua mengatakan bahwa memang sempat tertunda karena beberapa hal seperti adanya acara pembukaan beberapa peradilan baru hingga acara Rakorda beberapa waktu lalu.

Agenda rapat hari ini adalah mengevaluasi kedisplinian, evaluasi kinerja hingga ke permasalahan yang ada dan wajib kita dengarkan dan cari solusinya sesuai dengan instruksi dari KMA yang intinya harus menampung aspirasi permasalahan hingga mampu memberikan solusi.


 


 

Beberapa minggu lalu, KPT dan Panitera mengadari Rakor KPT, disampaikan juga oleh Dirjen bahwa ada kecenderungan pengabaian Perma 7, 8, 9. 

 

Ditampilkan absensi kinerja 4 Pengadilan Tinggi, rupanya tanpa meminta data dari PT.TUN Jakarta, pihak Dirjen sudah dapat melihat dari aplikasi Komdanas. Dan memang tidak dapat dipungkiri PTTUN Jakarta berada diurutan bukan yang terbaik.

 

Sementara itu  adanya SE Dirjen No 366 Tahun 2018 mewajibkan paling banyak melakukan ijin maksimal 2 hari dan dimana ijin tidak dapat digabung juga dengan cuti.

 

Untuk cuti sendiri harus diijinkan secara tertulis. Cuti diberikan setelah ada ijin tertulis. Dan cuti secara yuridis formal baru sah dijalankan setelah ada ijin tertulis. Bukan terjadi sebaliknya melaksanakan cuti baru meminta ijin (tapi untuk beberapa alasan tertentu dapat diberikan seperti  cuti yang sifatnya mendesak seperti sakit dan dukacita)

 

Untuk cuti-cuti lainnya sebelum mendapat ijin dari Dirjen harus ada lampiran rekomendasi dari KPT. 

 

E-LHKPN Dan Pengawasan Dan Kinerja Pegawai

Terkait juga dengan waktu di Manado disampaikan juga dari Ka. Bawas, agar e-LHKPN diselesaikan dan dilaporkan. Hal ini terkait dengan  Zona Integritas, dan ini harus disediakan waktu khusus untuk melakukan pengisian form e-LHKPN. 

 

 

Terkait dengan tugas Pengawasan Bidang masih ada yang belum dilaksanakan dengan seksama. Output berupa LHP harus ada untuk menjadi bahan evaluasi. 

 

Dibahas juga mengenai penyelesaian perkara, jika selesai dalam 2 bulan itu masuk kategori aman. SEMA No 2 tahun 2014 menyatakan penyelesaian perkara maksimal 3 bulan. PTTUN Jakarta sudah masuk kategori baik. Dan kalau bisa ditingkatkan untuk menjadi lebih baik.

 

Kinerja Bagian Kepaniteraan

Bapak Wahidin, SH, MM selaku Panitera memberikan pemaparan detil mengenai capaian kinerja  yang sudah berhasil dilakukan. Salah satunya adalah  absensi yang  sudah dapat dimonitor setiap harinya, ke depan semoga lebih baik lagi. Keterlambatan sudah dapat dimonitor jika terjadi.

 

Lalu untuk aplikasi SIPP sendiri sudah mencapai versi 3.25 untuk tingkat pertama meskipun di tingkat banding baru versi 1.35.

 

PT.TUN menerima perkara 271 per oktober 2018. Sisa tahun lalu 66 dan Minutasi 304. 

 

Minutasi itu adalah sampai dengan pengiriman ke pengadilan pengaju. Dengan sisa 32 perkara dan ini lebih kecil dibanding bulan sebelumnya. 

Pada prinsipnya kita sudah mencapai excelent sesuai dengan prinsip akreditasi. Ukuran excellent itu sendiri :

·           Produktivitas memutus perkara diatas 70 persen. PT.TUN sudah mencapai 90 persen.

·           Penyelesaian Minutasi perkara diatas 100 persen. PT.TUN sudah mencapai 112 persen 

·           Jangka waktu penyelesaian perkara sesuai SEMA No 2 Tahun  2014 Banding harus selesai 3 bulan.  Kesepakatan ketika rapat sebelumnya itu sekitar 40 hari kerja harus selesai dan beberapa sudah tercapai jauh sebelum tenggat yang diberikan.  

·           Menurunnya prosentase sisa perkara. PT.TUN sudah menurun, tahun lalu perkara sisa 15 persen saat ini per Oktober mencapai 9 persen. 

Secara garis besar dan keseluruhan tidak ada masalah mengenai Kepaniteraan. Melainkan harus mencapai target penyelesaian  waktu yang lebih baik.

 

Kinerja Bagian Lainnya 

Laporan dari Sekretaris, Bapak Akhmad Sefudin, SH, MH memberikan penegasan untuk beberapa detil laporan Bagian Sekretariatan seperti Laporan Belanja Modal untuk mendukung kinerja Kepaniteraan dalam bentuk unit Nootebook.

 

Semnetara dari bagian keuangan, Bapak Keli Margono, SH, juga menjelaskan detil mengenai Belanja Modal yang sudah 100 persen realisasi, Belanja Pegawai dan Belanja Barang sudah hampir terserap semuanya. 

 

Bagian Panitera Muda Hukum melalui Kasubnya, Bapak, Maruba Silalahi, SH, MH mengatakan bahwa kekurangan dibagiannya itu adalah kekurangan komputer untuk meja pelayanan, rak untuk menyimpan bundel informasi dan pendingin ruangan untuk bagian penyimpanan arsip. 

 

 

Bagian Paniter Pengganti

Sebisa mungkin kalau dapat dipenuhi adalah beberapa unit konputer yang baru dan cepat agar mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat juga.

 

Selain itu bagian Panitera Pengganti juga membutuhkan  ruang penyimpanan berkas agar aman menyimpan berkas dikantor.

 

Semua masalah ditampung dan diberikan solusi terbaik, demi memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan. Sebab tidak dapat dipungkiri, kekuatan dari pelayanan peradilan selain dari hasil putusan yang berkualitas adalah layanan prima yang didukung dengan saran dan prasaran yang berkualitas juga.

 

Maju Terus Peradilan Indonesia